Rincian Paket Kebijakan Ekonomi 4: Mendorong Penguatan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke IV atau paket kebijakan ekonomi Oktober II pada Kamis (15/10) di Istana Negara. Terdapat dua topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat.
 
Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi; dan
Kedua, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
 
“Tujuan utama dari penetapan Upah Minimum Provinsi adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Semua ini merupakan bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara ini memastikan buruh tidak terjatuh ke dalam upah murah. Melalui kebijakan ini upah buruh akan naik setiap tahun dengan besaran yang terukur. Ini juga memberi kepastian kepada pengusaha dalam berusaha,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan.

kredit usaha

Penurunan Bunga Kredit Usaha Rakyat

Adapun untuk KUR, Darmin sudah menegaskan pada pengumuman paket kebijakan sebelumnya, bahwa bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. “Selain itu, penerima KUR baik individu atau perorangan akan diperluas,” imbuh Darmin.
Alasan penting lainnya yang mendorong kebijakan soal pengupahan adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap sistem pengupahan yang menyeluruh. Mengingat masalah upah sangat strategis bagi pengusaha dan pekerja, dan masing-masing pihak mempunyai pandangan yang berbeda, maka penyusunan Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan tidak mencapai kesepakatan dan telah memakan waktu  sekitar  12   tahun.
Salah satu materi  penting  dalam   pengaturan   RPP   Pengupahan  adalah   mengenai   formula   perhitungan   upah   minimum.   Adanya formula  perhitungan upah  minimum  membawa  perubahan  baru terhadap   proses   penetapan   upah   minimum   yang   telah   berlaku selama   ini.     Dengan   berlakunya   formula   penetapan   upah minimum, maka proses penetapan upah minimum akan berjalan secara   sederhana,   adil   dan   terproyeksi,   mengingat   dalam perhitungan   besaran   upah   minimum   dilakukan   dengan pendekatan formula yang berpihak kepada tenaga kerja karena memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara dalam perhitungan upah sebelumnya, proses penetapan upah minimum diawali dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kemudian dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan   menjadi   nilai   KHL.   Nilai   KHL   dibahas   dalam   sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi besaran nilai upah minimum.   Kecenderungan   dalam   proses   pembahasan   besaran upah   minimum   selama   ini   selalu   menimbulkan   polemik,   akibat tidak adanya acuan baku dalam menetapkan nilai upah minimum.
Terbitnya   PP   Pengupahan   akan   diikuti   dengan 7  (tujuh)   Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan, yakni:
  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Formula UM
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan UMP/UMK
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan UMS
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Struktur Skala Upah
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang THR
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Uang Service
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang KHL
Kebijakan untuk menerapkan sistem formula ini berlaku nasional, kecuali untuk 8 (delapan) provinsi. Ini karena ke-8 provinsi tersebut belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan akan diberikan masa transisi hingga 4 tahun.

membuka usaha

 

Perluasan Akses terhadap KUR

Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar  16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (year on year) pada akhir Juni 2015.

 

Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR. Untuk itu, dilakukan Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor   6      Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat antara lain mengatur perluasan KUR sebagai berikut:
  • Penerima KUR adalahindividu/perseorangan atau badan hukumyang meliputi:
    – usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;
    – calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
    – anggota keluarga dari karyawan/karyawati/Tenaga Kerja Indonesia yang berpenghasilan tetap; dan
    – tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri.
    – tenaga kerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja
  • Usaha produktif meliputi sektor;
    – Pertanian: seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), sepertipertanian padi, pertanian palawija, perkebunan kelapa, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan budidaya sapi, jasa kehutanan
    – Perikanan: seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2);sepertibudidaya rumput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksi perikanan
    – Industri Pengolahan: seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri tempe dan tahu, industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.
    – Perdagangan: seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan dan minuman,
    – Jasa-Jasa : seluruh sektor usaha yang masuk dalam :
    o  sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), seperti penyediaan akomodasi hotel, rumah makan dan restoran
    o  sektor transportasi – pergudangan – dan komunikasi (sektor 9), seperti angkutan kota, angkutan sungai dan danau, jasa perjalanan wisata
    o  real estate – usaha persewaan – jasa perusahaan (sektor 11), seperti
    real estate perumahan sederhana, persewaan mesin pertanian, jasa konsultasi piranti lunak,
    o  jasa pendidikan (sektor 13), seperti jasa pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi,jasa pendidikan luar sekolah.

 

Dengan adanya perubahan ini, maka pemerintah bermaksud mendorong peningkatan dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah sektor usaha produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan dan dalam jangka menengah meningkatkan inklusi finansial, yang saat ini masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga menambahkan dukungan pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung UKM yang berorientasi ekspor atau yang terlibat dalam produksi untuk produk ekspor melalui fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada perusahaan padat karya dan rawan PHK.
Kemudahan mengakses lembaga keuangan ini diharapkan juga akan mendorong jumlah dan kualitas wirausaha yang pada akhirnya akan menyokong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Sumber: Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tags:

Leave a Reply