Perkembangan Ekonomi dan Realisasi APBN-P 2015

Pemerintah via Kementerian Keuangan kembali menyampaikan release kinerja ekonomi Indonesia. Bersumber dari keterangan pers, tercatat sampai dengan Mei 2015, progres asumsi ekonomi makro adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen;
2. Tingkat inflasi sebesar 6,8 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rata-rata Rp12.866/US$;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,6 persen;
5. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$53/barel;
6. Lifting minyak rata-rata 742 ribu barel/hari; dan
7. Lifting gas rata-rata 1.164 ribu barel setara minyak/hari.

 

 

Sedangkan laporan realisasi APBN-P 2015 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Negara

Hingga 20 Mei 2015, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp502,7 triliun, atau 28,5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 15 Mei 2015 telah mencapai Rp406,9 triliun, atau 27,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.489,3 triliun. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut disumbang oleh penerimaaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas serta pajak non-migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta penerimaan bea dan cukai.

Sementara, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan capaian Rp83,2 triliun, atau 30,9 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp269,1 triliun, atau hampir setara dengan realisasi periode yang sama di tahun 2014 yang mencapai 31,2 persen. Realisasi tersebut didominasi penerimaan PNBP sumberdaya alam (SDA) minyak dan gas, pendapatan laba bagian BUMN serta PNBP lainnya.

 

Belanja Negara

Realisasi belanja per 20 Mei 2015 telah capai Rp548,7 triliun, atau 27,7 persen dari APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.984,1 triliun. Dari sisi Belanja Pemerintah pusat telah mencapai Rp302,8 triliun, atau 22,9 persen dari pagu belanja Pemerintah pusat dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.319,5 triliun.

Sedangkan realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa  dalam tahun 2015 mencapai Rp237,8 triliun, atau 35,8 persen dari pagunya  APBN-P 2015 yang senilai Rp664,6 triliun.Sementara Realisasi dana desa hingga 15 Mei 2015 mencapai Rp2,9 triliun, dan pada tanggal 19 Mei 2015 masih terdapat tambahan penyaluran sebesar Rp376 miliar sehingga total penyaluran dana desa sampai dengan 20 Mei mencapai 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP 2015 atau 45% dari kewajiban penyaluran tahap I.

 

Defisit Anggaran

Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp476,3 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp540,5 triliun, maka didapati realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN-P 2015 Rp64,3 triliun atau 0,55 persen dari Produk Domestik Brutto.

Dari hal tersebut didapati realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp142,0 triliun, atau 63,8 persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp222,5 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp156,1 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp14,1 triliun. Realisasi pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan 15 Mei 2015 masih nihil dikarenakan penerbitan Peraturan Pemerintah terkait PMN untuk masing-masing BUMN/lembaga masih dalam proses penyelesaian. Namun demikian, pencairan PMN diperkirakan akan dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2015.

Semoga realisasi APBN di tahun ini dapat terlaksana dengan baik, dengan indikator tercapainya target ekonomi yang pertama kalinya telah ditetapkan pada APBN-P 2015. Di lain kesempatan, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memuji pertumbuhan Indonesia yang rata-rata tumbuh 6 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, keberhasilan Indonesia memangkas angka kemiskinan ekstrim dalam 15 tahun terakhir ke level 11,2 persen mendapatkan pujian darinya.

Sebagai informasi target pembangunan dalam APBN-P 2015 adalah:

  1. Tingkat kemiskinan dipatok pada angka 10,3 persen;
  2. Tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 5,6 persen;
  3. Rasio ketimpangan pendapatan (Gini ratio) ditargetkan turun menjadi 0,40, dari yang saat ini sebesar 0,41;
  4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4.
Yuk! Kita kawal APBN 🙂

Sumber: Kementerian Keuangan.

Tags:

Leave a Reply