Update Dana Desa Per 5 Agustus 2015

Update Dana Desa

Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015, telah disalurkan Dana Desa kepada 433 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan, dengan jumlah sebesar Rp8,2 triliun. Sebagaimana kita ketahui, total anggaran Dana Desa secara nasional untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp20,7 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN-P TA 2015. Dengan jumlah tersebut, masing-masing Desa sedikitnya akan menerima Dana Desa sebesar Rp254 juta.

Tahukah Anda jumlah daerah penerima Dana Desa tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.093 desa. Dimana penyalurannya terbagi atas tiga tahapan, sebagai berikut:

  • Tahap I minggu kedua bulan April;
  • Tahap II minggu kedua bulan Agustus; dan
  • Tahap III minggu kedua bulan Oktober.

Pemerintah sendiri telah menetapkan Roadmap Dana Desa, untuk tiga tahun mendatang dengan keterangan sebagai berikut:

  • Tahun 2015: 3,23% dari total transfer ke daerah (total transfer ke daerah tahun 2015 Rp643,8 triliun);
  • Tahun 2016: paling sedikit 6% dari total transfer ke daerah;
  • Tahun 2017: paling sedikit 10% dari total transfer ke daerah.

 

Latar Belakang Dana Desa

Berawal dari amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain, mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, monitoring dan evaluasi Dana Desa serta roadmap Dana Desa.

Pokok-pokok perubahan kebijakan Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015:

  • Penyesuaian pagu Dana Desa melalui perubahan APBN, sepanjang belum memenuhi 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  • Penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa ke setiap Kabupaten/Kota melalui penerapan “Alokasi Dasar (AD)”, yaitu alokasi yang dibagi sama untuk setiap desa. Alokasi dasar ini merupakan alokasi minimal yang diterima oleh setiap desa;
  • Penyempurnaan perhitungan pengalokasian Dana Desa ke setiap desa melalui penerapan Alokasi Dasar, yaitu jumlah yang dibagi rata untuk setiap desa, dan penggunaan formula berbasis jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah (10%), dan tingkat kesulitan geografis (30%);
  • Percepatan penyaluran tahap III dari bulan November menjadi bulan Oktober;
  • Perbaikan penggunaan data yang dipakai untuk menghitung alokasi Dana Desa, dari semula data berbasis kabupaten/kota menjadi data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa agar bisa mencerminkan kondisi riil desa;
  • Perbaikan sumber data dimana sumber data yang digunakan untuk perhitungan alokasi di tingkat pusat dan Kabupaten/Kota berasal dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  • Sanksi kepada Kabupaten/Kota yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015, telah pula ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang mengatur secara detail mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa untuk Kabupaten/Kota penerima Dana Desa dan tata cara pengalokasian Dana Desa untuk setiap Desa.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga diatur mengenai Sanksi terhadap kabupaten/kota/desa yang tidak comply terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap Desa dapat berupa penundaan penyaluran dan/atau pemotongan penyaluran Dana Desa.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah bupati/walikota harus segera mentransfer ke Rekening Kas Desa, dengan catatan Desa tersebut telah menetapkan APB Desa dan telah menyampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber: Keterangan Pers Kementerian Keuangan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Kabupaten Bupati 5 Agustus 2015

Desa Kamu?

Bagaimana pelaksanaan anggaran Dana Desa di desa kamu? Apakah cukup jelas dan transparan dalam perencanaan dan pelaksanaanya?

Sebagai warga, kamu dapat berpartisipasi mengawal pelaksanaanya dengan menggunakan layanan aplikasi LAPOR!. Sebuah layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah. Layanan ini pun cukup mudah digunakan dan tersedia aplikasi untuk android, blackberry dan iOS. Apabila kamu mendapati kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan di desa kamu, laporkan melalui aplikasi LAPOR!.

Yuk kita kawal pembangunan desa kita! :)

 

 

Rate this article!
Tags:

Leave a Reply