[Update] Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada APBN-P 2015

Dana Desa merupakan wujud nyata pemerintah dalam berkomitmen memajukan pembangunan dari tingkat pemerintahan terkecil, sebagaimana pencapaian Cita ke 3 dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

7 Sumber Pendapatan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari 7 (tujuh) sumber, yaitu:

  1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
  2. Alokasi APBN (Dana Desa);
  3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
  5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

 

Regulasi Dana Desa

Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yang sangat penting, yaitu:

(1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur seluruh aspek desa, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan/adat desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan desa.

 

(2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. PP ini mengatur mengenai penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta monitoring dan evaluasi dana desa.

 

Alokasi Dana Desa Dalam APBN

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas APBN 2015 atau dikenal APBN-P 2015, pagu anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp20,766 Trilun, atau naik dari pagu dana desa dalam APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun. Dengan peningkatan tersebut, maka anggaran dana desa yang bersumber dari APBN saat ini baru mencapai 3,23% dari transfer ke daerah.

Kedepannya untuk memenuhi anggaran dana desa sebesar 10% dari dan diluar alokasi anggaran transfer ke daerah dalam masa pemerintahan yang saat ini. Pemerintah via Kementerian Keuangan tengah merencanakan alokasi Dana Desa akan mencapai Rp1 Miliar per desa pada tahun 2017, dimana telah disusun roadmap pemenuhan dana desa yang juga telah tertuang dalam PP 22 tahun 2015.

Sampai dengan 18 Juni 2015, realisasi dana desa yang telah disalurkan ke kabupaten/kota sudah mencapai Rp7,497 triliun. Jumlah ini setara dengan 90,26 persen alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan pada Tahap I yaitu sebesar Rp8,306 triliun. Pemerintah berharap, dana desa yang telah ditransfer tersebut, dapat segera disalurkan kepada masing-masing desa dalam waktu 7 hari kerja. Namun, ini bisa dilakukan dengan catatan para kepala desa telah menyampaikan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

 

Pemantauan & Evaluasi Dana Desa

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa, adalah “Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa”. Hal ini akan dilakukan melalui mekanisme pelaporan secara berjenjang antar tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi dana desa dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat atas kinerja Bupati/Walikota, maupun oleh Bupati/Walikota atas kinerja Kepala Desa.

Pemantauan Pemerintah Pusat dilakukan terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota, penyaluran, serta pelaporan konsolidasi penggunaan dana desa. Adapun pemantauan Bupati dilakukan terhadap SiLPA Dana Desa.

Apabila terjadi pelanggaran pengelolaan dana desa akan berakibat pada sanksi pada desa tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa:

  1. Penundaan penyaluran; dan/atau
  2. Pemotongan penyaluran dana desa yang dilakukan secara berjenjang antar tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.
  3. Selain itu, pihak Kementerian Keuangan juga dapat menunda penyaluran DAU dan/atau DBH kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila Bupati tidak segera menyalurkan dana desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan.

Dana yang sangat besar bagi setiap desa tersebut, harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. UU Nomor 6 tahun 2014, telah menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tertinggi di desa. Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa tersebut, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan para Kepala Desa/perangkat desa tentang pengelolaan keuangan. Karena itu, ada dua kegiatan yang mutlak perlu dilakukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

  1. Pertama, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, baik kepada aparat pemerintah kabupaten/kota maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan UU Desa,
  2. Kedua, melakukan pendampingan kepada aparat Desa. Dalam rangka pendampingan tersebut, telah dialokasikan anggaran yang cukup besar bagi Kementerian Desa dan PDTT untuk merekrut, melatih dan mendistribusikan tenaga pendamping lapangan (fasilitator), termasuk dari fasilitator eks PNPM, ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Sumber: Keterangan Pers Kementerian Keuangan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung 23 Juni 2015

alokasi dana desa

Foto ilustrasi desa

 

 

KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa

Pada lain pihak, belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Berdasarkan keterangan resmi dari website KPK, dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015 ini, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

 

Aspek Regulasi dan Kelembagaan

  • Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa;
  • Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
  • Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan;
  • Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta
  • Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel, sementara pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Sebagai ilustrasi, bila mengikuti formula PP No. 60/2014, Desa A yang memiliki 21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta, sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263 juta.

 

Aspek Tata Laksana

  • Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa;
  • Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia;
  • Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah;
  • Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta
  • APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Menurut KPK berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut.

Misalnya, Desa X yang kondisinya minim infrastruktur dan proporsi jumlah penduduk mayoritas miskin, justru memprioritaskan penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik. Atau Desa Y yang memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perdagangan cengkeh dibanding, meski daerahnya minim infratruktur.

 

Aspek Pengawasan

  • Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah;
  • Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah; dan
  • Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Aspek Sumber Daya Manusia

Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.

alokasi dana desa 2015

Foto ilustrasi desa

 

 

Bagaimana Pelaksanaan Dana Desa di Desa Kamu?

Meskipun belum mencapai angka Rp1 Milliar di tiap desa, besarnya dana yang akan diterima tiap desa pada tahun 2015 menjadi kekhawatiran banyak pihak. Alih-alih menyelesaikan problem kemiskinan diperdesaan, dana desa dikhawatirkan justru hanya akan menyeret para elit desa pada tindak pidana korupsi.

Tentunya kita semua tahu bagaimana mentalitas korupsi telah merasuk di seluruh level aparatur pemerintah tanpa terkecuali aparat-aparat yang ada di desa. Persoalannya buka semata lemahnya SDM, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa.

Tanpa sistem yang baik, kucuran dana yang begitu besar akan menambah kekagetan sekaligus mengundang godaan tersendiri untuk menyalahgunakannya.

Bagaimana pelaksanaan anggaran Dana Desa di desa kamu? Apakah cukup jelas dan transparan dalam perencanaan dan pelaksanaanya?

Sebagai warga, kamu dapat berpartisipasi mengawal pelaksanaanya dengan menggunakan layanan aplikasi LAPOR!. Sebuah layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah. Layanan ini pun cukup mudah digunakan dan tersedia aplikasi untuk android, blackberry dan iOS. Apabila kamu mendapati kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan di desa kamu, laporkan melalui aplikasi LAPOR!.

Yuk kita kawal pembangunan desa kita! 🙂

 

 

Tags:

Leave a Reply