Ini Dia Peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Naik Menjadi 36 Juta Per Tahun

Peraturan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi 36 Juta Per Tahun

 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai kenaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta. Batasan PTKP tersebut berlaku untuk tahun pajak 2015 melalui beleid Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut aturan tersebut besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh Orang Pribadi untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Dengan peraturan tersebut, seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan akan menyesuaikan perhitungan besarnya pemotongan PPh Pasal 21 maupun besarnya PPh terutang, dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2015 dan setelahnya.

Menurut keterangan resmi dari laman Kementerian Keuangan, kebijakan ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agregat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya tax base dari PPN sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan PPN.

Dengan kenaikan PTKP ini, diharapkan akan berdampak positif bagi kinerja ekonomi nasional kedepannya, terutama pada semester II 2015 ini. Naiknya PTKP berdampak pada naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi.

PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

Diri WP orang pribadi

36.000.000

Tambahan untuk WP Kawin

3.000.000

Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

36.000.000

Tambahan untuk setiap tanggungan

3.000.000

 

Alasan Penyesuaian Besaran PTKP per 1 januari 2015

Menurut Kemenkeu, ada tiga pertimbangan, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan penyesuaian PTKP, antara lain:

Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga  kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.

Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.

Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Dari ketiga hal diatas, untuk mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi di semester II 2015 ini, dengan menaikkan  permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini, tidak bisa mengandalkan sisi eksternal untuk mendorong kinerja ekonomi, sehingga perlu mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat.

Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar, sementara itu konsumsi masyarakat dapat terungkit melalui kebijakan penyesuaian PTKP dan berbagai program bantuan sosial. Dengan demikian diharapakan keduanya dapat menahan melemahnya kinerja sisi eksternal (perdagangan internasional).

 

Pengembalian Pajak Bagi Yang Sudah Terlanjur Membayarkan Pajaknya

Sebagaimana dikutip dari kompas.com, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sigit Priadi Pramudito mengatakan, jika ada wajib pajak berpenghasilan kurang dari Rp 36 juta per tahun namun terlanjur membayarkan pajaknya sejak Januari 2015 maka pembayarannya akan dikembalikan. Adapun pengembalian pajak tersebut dilakukan pada tahun 2016 mendatang.

“(Dikembalikan) setelah laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dilakukan karena nanti akan disesuaikan oleh wajib pajak itu,” kata Sigit di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Di satu sisi, dengan naiknya PTKP memiliki konsekuensi menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dan berdampak pada target pendapatan negara pada APBN-P 2015 ini.

Namun, berdasarkan data historis yang dimiliki Kementerian Keuangan, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang bersifat sementara.

Demikian, semoga bermanfaat. 🙂

Tags:

Leave a Reply