Dana Desa Cair pada Minggu Kedua April

Kawal APBN – Setelah dipublikasikan rencana alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan siap mencairkan anggaran dana desa sebesar Rp 20,77 triliun. Rencananya pencairan tahap I Dana Desa akan dilakukan pada April 2015, lebih tepatnya pada minggu kedua April.

Dikutip dari pemberitaan media Liputan6.com, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo di Jakarta, Jumat (27/3). “Tahap I, dana desa akan dicairkan pada minggu kedua April ini,” tutur dia.

Sebagai informasi mekanisme pencairan dana desa akan langsung ditransfer menggunakan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah, yaitu dari Rekening Kas Umum Negara oleh Kemenkeu, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Hal tersebut menjadi ketegasan, karena selama ini muncul opsi bahwa alokasi dana desa melalui Kementerian teknis.

Menurut Boediarso, terdapat 2 (dua) persyaratan pencairan dana desa ke Kabupaten/Kota pada tahap I tersebut, yaitu:

(1) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur, yang di dalamnya memuat pos atau mata anggaran dana desa yang berasal dari APBN;

(2) Peraturan Kepala Daerah, berupa Peraturan Bupati/Walikota tentang Rincian dana desa untuk setiap desa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

 

“Jika Kabupaten/Kota belum memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka pencairan dana desa untuk Kabupaten/Kota itu akan ditunda sampai mereka menyampaikan Perda APBD dan Perkada Rincian Dana Desa untuk setiap desa se-wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan,” papar Boediarso.

 

Perlu diketahui oleh masyarakat,  setelah diterimanya dana desa di RKUD, dana tersebut harus ditransfer ke Rekening Desa maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Sementara pencairan dana desa dari RKUD ke Rekening Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), desa harus menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati/Walikota sebagai persyaratan pencairan dana desa ke desa.


Pengawalan Dana Desa

Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia.

Seperti kita ketahui, kebijakan dana desa memiliki potensi dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang selama ini berada pada area pusat saja. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi PR bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjamin dana desa yang bakal dikucurkan sebesar Rp1 miliar-Rp1,4 miliar per desa tidak akan diselewengkan (sebagai mana dikutip dari media harian terbit).
“Dana desa yang segera dikucurkan dan mungkin pertengahan April nanti, saya pastikan tidak akan ada penyelewengan karena akan sangat sulit untuk melakukan penyelewengan karena audit dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya usai memberikan sosialisasi kepada kepala desa dan lurah Malang raya di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (27/3).

Menteri Marwan menegaskan bahwa, kepala desa sebagai pemegang kuasa nantinya diaudit langsung oleh BPK. Bahkan, audit akan dilakukan setiap kali anggaran, sehingga tidak terdapat celah penyelewengan dana tersebut.

 

dana desa

Ilustrasi Dana Desa – APBNNews.com

Harapan

Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumberdaya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut. Perangkat desa harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang. Amin!

 

Baca Juga:

 

 

Tags:

One Response

  1. author

    riz2 years ago

    oh y

    Reply

Leave a Reply