Ini Dia Postur APBN 2016

Pada Rapat Paripurna DPR RI dengan pemerintah pada 30 Oktober 2015 lalu telah dilakukan pengesahan terhadap anggaran negeri ini di tahun depan yang kita kenal dengan nama APBN 2016. Hasil dari Rapat Paripurna tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menjadi UU APBN 2016.

Bersumber dari Keterangan Pers dari laman Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2016 sebagai berikut:

1.   Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;

2.   Tingkat Inflasi sebesar 4,7 persen;

3.   Nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.900/USD;

4.   Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen;

5.   Harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD50/barel;

6.   Lifting minyak rata-rata 830 ribu barel/hari; dan

7.   Lifting gas rata-rata 1.155ribu barel setara minyak.

Menurut keterangan pers tersebut, tantangan sekaligus risiko yang perlu diwaspadai dari sisi eksternal adalah dari ketidakpastian global dan kebijakan moneter negara maju serta perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok.

Sementara dari sisi domestik, sumber pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh kelanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Selain itu, tingkat konsumsi yang tetap kuat dan stabil juga akan menopanglaju pertumbuhan ekonomi, didukung oleh terjaganya laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Dalam APBN 2016 juga disepakati beberapat target pembangunan, antara lain:

  • Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,2%-5,5%;
  • Angka kemiskinan 9,0%–10%,
  • Indeks gini rasio sebesar 0,39, dan
  • Indeks pembangunan manusia sebesar 70,1.

 

 

 

Postur APBN 2016

Pendapatan Negara

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen).

Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha,kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp273,8 triliun, atau lebih kecil Rp6,4 triliun dari usulan dalam RAPBN tahun 2016.Perubahan tersebut disebabkan antara lain penurunan harga minyak (ICP) dari yang diusulkan dalam RAPBN 2015 sebesar USD60/barel menjadi USD50/barel, Penurunan cost recovery menjadi US$ 11,0 miliar (lebih rendah dari RAPBN 2016 sebesar US$16,5 miliar), peningkatan pendapatan bagian laba BUMN,penurunan PNBP lainnya akibat penurunan pendapatan domestic market obligation (DMO) serta penurunan PNBP Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Penerimaan Hibah ditetapkan sama dengan RAPBN tahun 2016 yaitu sebesar Rp2,0 triliun.

Untuk meningkatkan penerimaan SDA Migas beberapa kebijakan utama yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah, Peningkatan perkiraan lifting minyak mentah dengan adanya pengetatan jadwal proyek on stream, terutama mulai berproduksinya Blok Cepu, dan pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi.

Kemudian kebijakan lain guna mengoptimalkan PNBP adalah penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi, peningkatan kinerja BUMN, peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP, perbaikan administrasi dan sistem PNBP, dan perbaikan regulasi PNBP.

apbn 2016

Postur APBN 2016. sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Negara

Dari sisi Belanja Negara, pagu APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, atau sekitar Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun 2016. Alokasi Belanja Negara diarahkan sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) Pemerintah. Beberapa kebijakan penting belanja negara diantaranya:

Pertama, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

Kedua, mengarahkan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Ketiga, melanjutkan program prioritas pembangunan, utamanya : infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan;

Keempat, pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi demand maupun sisi supply.

Kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM.

Keenam, penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah.

Ketujuh, menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah, sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019.

Pembiayaan

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan  dan beberapa kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah, target defisit anggaran dalam APBN tahun 2016 ditetapkan menjadi Rp273,2 triliun yang berarti sama dengan usulan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2016, atau setara 2,15 persen terhadap PDB.

Kebijakan defisit tersebut selain melakukan konsolidasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, melalui pengalokasian anggaran untuk  kegiatan  produktif,  peningkatan  kapasitas perekonomian, penguatan daya saing, dan menjaga keseimbangan ekonomi makro yang kebijakannya sudah ditegakkan sejak tahun 2015.

Sementara itu, pembiayaan anggaran untuk menutup defisit tahun 2016 disepakati sebesar Rp273,2 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp330,9 triliun dan pembiayaan non utang sebesar negatif Rp57,7 triliun.

Untuk mendukung kebijakan pembiayaan defisit APBN 2015 setara 2,15 persen PDB, maka pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri yang mempunyai risiko rendah, beban biaya yang murah, serta tidak ada ikatan.

Pemerintah akan memanfaatkan instrument pembiayaan yang tersedia secara optimal dengan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kebijakan pembiayaan juga akan tetap dimanfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, investasi pendidikan ke depan, serta penguatan program kredit usaha menengah, kecil, dan mikro.Mengenai PMN tahun 2016, pelaksanaannya akan dibahas kembali dalam RAPBN Perubahan tahun 2016.

Tindak Lanjut Pemerintah

Dengan diselesaikannya pembahasan dan penetapan RUU APBN Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 30 Oktober 2015, maka Pemerintah akan segera menyelesaikan proses administrasi anggaran selanjutnya, antara lain:

  1. Penetapan rincian anggaran belanja pemerintah melalui Peraturan Presiden selambatnya bulan November 2015.
  2. Penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dilakukan selambatnya di bulan Desember 2015, sehingga pada awal Januari 2016, seluruh program-program Pemerintah sudah siap untuk dilaksanakan.

 

Demikian, informasi mengenai APBN 2016. Bagaimana pendapat kamu tentang Anggaran Negeri kita di tahun depan?Mari kita Kawal APBN 🙂

 

Sumber: Kementerian Keuangan

 

Rate this article!
Ini Dia Postur APBN 2016,3.67 / 5 ( 3votes )
Tags:

Leave a Reply