Mulai Juli, Pengusaha Kena Pajak di Jawa dan Bali wajib e-Faktur

Pemerintah tengah berencana untuk memberlakukan e-Faktur secara nasional mulai 1 Juli 2016. Sebagai pilot project Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

 

Kenapa Harus Beralih ke e-Faktur?

Terdapat beberapa alasan kenapa pemerintah via Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mulai memberlakukan e-Faktur.

Dari sisi penjual, keuntungan menggunakan e-Faktur adalah:

  • Tanpa perlu tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik.
  • Selain itu e-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
  • Aplikasi e-Faktur Pajak memiliki fitur untuk membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
  • PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Sedangan keuntungan bagi pihak pembeli adalah:

  • Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan : nilai DPP dan PPN dan lain-lain.
  • Selain itu, informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.
  • Jika informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.
e-faktur

Logo e-faktur via Ditjen Pajak Kemenkeu

 

Bagaimana Cara Menggunakan e-Faktur Pajak?

Untuk dapat menggunakan e-Faktur ini, PKP dapat meng-install aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP) di perangkat komputer PKP masing-masing. Aplikasi e-Faktur ini terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan PKP dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik. Aplikasi tersebut dilengkapi pula dengan buku manual yang menjelaskan cara penggunaannya.

PKP dapat memperoleh Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan “Surat Permintaan Sertifikat Elektronik” dan “Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik”, lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.

Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.

Penandatanganan dan penyampaian permintaan Sertifikat Elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus dan tidak boleh dikuasakan. Yang dimaksud Pengurus di sini adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Nama Pengurus tercantum di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan tersebut.

Saat menyampaikan permohonan tersebut, pengurus harus menunjukkan KTP dan KK Asli, serta menyerahkan Fotokopiannya. Pengurus juga wajib menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.

Seluruh persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP dimana PKP dikukuhkan. PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas.

Namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas untuk dokumentasi baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dapat untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Khusus bagi Anda PKP yang berdomisili di Jawa-Bali segera ajukan permohonan ke KPP untuk memperoleh Sertifikat Elektronik dan gunakan e-Faktur mulai 1 Juli 2015.

Sumber: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Tags:

Leave a Reply