6 Paket Kebijakan Penguat Rupiah

Kawal APBN – Pemerintah telah meluncurkan 6 paket kebijakan untuk mendukung penguatan nilai tukar Rupiah pada Senin (16/03) kemarin. Enam Paket kebijakan tersebut antara lain:

  1. Tax allowance dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tax allowance akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia, me-reinvestasi dividennya di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, berorientasi kepada ekspor, serta yang melakukan research and development (R&D). Sementara, insentif PPN untuk mendorong sektor logistik di samping tentunya komoditi lain yang menjadi perhatian antara lain industri galangan kapal, peralatan yang terkait untuk kereta api, angkutan udara dan sejenisnya.
  2. Bea Masuk Antidumping sementara dan tindak pengamanan terhadap produk industri Nasional. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah akan mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional. Bea masuk tersebut akan dikenakan terhadap produk impor yang terindikasi melakukan unfair trade dengan melakukan dumping.
  3. Pembebasan Visa Kunjungan Singkat. Pemerintah akan memberikan bebas visa kunjungan singkat wisatawan kepada 30 negara baru. Hal ini berarti sudah 45 negara yang berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa. 30 negara baru yang warganya memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan singkat itu adalah: 1. RRT; 2. Jepang; 3. Korea Selatan; 4. Amerika Serikat (AS); 5. Kanada; 6. Selandia Baru (New Zealand); 7. Meksiko; 8. Rusia; 9. Inggris; 10. Jerman; 11. Perancis; 12. Belanda; 13. Italia; 14. Spanyol; 15 Swiss. 16. Belgia; 17. Swedia; 18. Austria; 19. Denmark; 20. Norwegia; 21. Finlandia; 22. Polandia; 23. Hungaria; 24. Ceko; 25. Qatar; 26. UEA; 27. Kuwait; 28. Bahrain; 29. Oman; dan 30. Afrika Selatan. Dengan tambahan 30 negara yang dibebaskan visanya itu, maka jumlah wisatawan ke Indonesia akan meningkat.
  4. Mewajibkan penggunaan biofuel hingga 15 persen. Pemerintah melalui Menteri ESDM juga telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen dari yang sebelumnya sebesar 10 persen. Tujuan utama yang disasar adalah mengurangi impor solar.
  5. Letter of Credit untuk Produk SDA. Penerapan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk Sumber Daya Alam batubara, minyak dan gas bumi (migas) dan minyak sawit mentah (crude palm oil).
  6. Restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Penggabungan dua perusahaan reasuransi menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional.

Rate this article!
Tags:

Leave a Reply