![[Update] Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada APBN-P 2015](http://apbn-news.com/wp-content/uploads/ktz/petani-m3brzd7j4morwh2uzxso4kf7g97y9czax9m3ql3l72.jpg "[Update] Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada APBN-P 2015")
Makro
Makro
Informasi terkini Ekonomi Indonesia. Ekonomi Makro
Popular in Makro
Makro
Ini Dia Postur APBN 2016
Pada Rapat Paripurna DPR RI dengan pemerintah pada 30 Oktober 2015 lalu telah dilakukan pengesahan terhadap anggaran negeri ini di tahun depan yang kita kenal dengan nama APBN 2016. Hasil dari Rapat Paripurna tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menjadi UU APBN 2016. Bersumber dari Keterangan Pers dari laman Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro
Makro
Rincian Penjelasan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 5
Terus dan beruntun, pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap 5. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi 5 ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ada tiga kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yakni: 1. Revaluasi Aset Kebijakan ini dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah. Juga
Makro
Rincian Paket Kebijakan Ekonomi 4: Mendorong Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke IV atau paket kebijakan ekonomi Oktober II pada Kamis (15/10) di Istana Negara. Terdapat dua topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi; dan Kedua, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
Makro
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III: Kemudahan Berusaha dan Penekanan Biaya
Pemerintah kembali meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat dampak pelemahan ekonomi global,dan kali ini adalah Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III yang diluncurkan pada Rabu (7/10) lalu. Paket ini untuk melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu. Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan
Makro
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II: Layanan Cepat Investasi di Kawasan Industri
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II hari ini, Selasa (29/9), di Jakarta. Berbeda dengan Paket Kebijakan Ekonomi I yang meliputi banyak regulasi, kali ini pemerintah fokus hanya pada upaya meningkatkan investasi. Bentuknya berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal Makro
Pasokan Bahan Pangan Dorong Deflasi September 2015
Indeks Harga konsumen (IHK) pada September 2015 mengalami deflasi sebesar 0,05% (mtm) atau 6,83% (yoy), lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Deflasi bersumber dari deflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), seiring melimpahnya pasokan beberapa komoditas bahan pangan. Selain itu, harga barang yang dikendalikan Pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi. Dengan demikian, inflasi IHK
Makro
ADB Bantu Sektor Energi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai $500 juta, termasuk $100 juta dari ASEAN Infrastructure Fund yang dikelola ADB, untuk membantu menstimulasi sektor energi Indonesia, mendukung agenda reformasi pemerintah, dan menggali potensi sektor energi sebagai pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Sektor energi Indonesia amat kekurangan investasi akibat subsidi bahan bakar dan listrik yang
Makro
Kebijakan Lanjutan Pemerintah Dalam Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah pada tanggal 30 September 2015 sebagai kelanjutan paket kebijakan pada tanggal 9 September 2015. Paket kebijakan lanjutan tersebut difokuskan pada 3 pilar kebijakan yaitu: (1) menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, (2) memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah, serta (3) memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas). Sinergi
Makro