Gaji ke-13 PNS,TNI/Polri, dan Pensiunan Pasti Cair Bulan Juli

Gaji 13 Cair Bulan Juli

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 4 Juni 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

Di akhir PP tersebut menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”.

Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencairan gaji-13 yang tertuang dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015. Dalam aturan tersebut disebutkan gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tahun 2015 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan penerima pensiun pada Bulan Juli nanti. Download Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015.

Dikutip dari PMK tersebut, Kamis 25 Juni 2015, langkah selanjutnya, instansi pemerintah akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

“Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM,” tulis salah satu ayat di pasal 1 PMK tersebut.

Dalam PMK tersebut juga dijelaskan besaran gaji, pensiun, dan tunjangan bulan ke-13 adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni 2015. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara itu, penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan, serta penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tunjangan jabatan meliputi jabatan struktural, fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp6,5 triliun untuk pembayaran ini. Anggaran itu dibebankan pada APBN bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat, anggota TNI, anggota Polri, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara selain gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota.

Kemudian, pejabat lain yang hak keuangan administratifnya disetarakan setingkat menteri, dan wakil menteri. Selanjutnya, sebagian anggaran dibebankan ke APBD bagi PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah, gubernur dan wakil gubernur dan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Aturan ini ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 22 Juni 2015. Dan Diundangkan di hari yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, sehingga secara otomatis sudah berlaku.

Tags:

Leave a Reply